Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan Partai Perindo untuk para kader DPRD periode 2024-2029. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya memuji kinerja Partai Perindo yang dianggapnya sebagai partai yang segar dan progresif.
Partai Muda dengan Kesadaran Tinggi
Bima Arya berpendapat bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang telah lama berdiri, Perindo hadir sebagai partai yang lebih muda dengan kesadaran publik yang tinggi “Perindo ini terbilang muda … tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.
Semangat Kolaborasi
Wamendagri juga menyampaikan bahwa Partai Perindo kini diisi oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme, seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, serta pegiat disabilitas. Menurutnya, ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang mengagumkan!
Kritik Konstruktif untuk Mencegah Penyimpangan Pejabat
Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai berhenti di kantong pejabat … DPRD lah yang dapat mengawasi ini secara konsisten.”
Ia juga mengingatkan, DPRD harus berani memberikan masukan atau kritik apabila kepala daerah “tidak sesuai jalur”.
Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah– pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara besar-besaran– hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi garda depan dalam kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA
Poin-Poin Utama
| Poin Utama | Ringkasan |
| Partainya | Partai muda dengan kesadaran publik tinggi |
| Anggota Perindo | Aktivis muda dari berbagai sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas |
| Peran DPRD | Mengawal penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah jika diperlukan |
| Target Nasional | Sinergi antara legislatif dan eksekutif demi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan |
.